Cek Ijazahmu! Kemendikbudristek Kembali Tutup Perguruan Tinggi yang Jual Beli Ijazah Sarjana Palsu

Rajawalinews - Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi(Kemendikbudristek) diketahui menemukan adanya dugaan transaksi jual beli ijazah sarjana palsu dan hal itu menjadi salah satu alasan ditutupnya puluhan kampus perguruan tinggi.

Selain temuan transaksi jual beli ijazah sarjana palsu hingga ditutupnya puluhan kampus perguruan tinggi dilakukan untuk menjaga kualitas pendidikan di perguruan tinggi.

Kemendikbudristek menemukan keanehan di beberapa perguruan tinggi yang mana di kampus tersebut tidak ada prosesnya (belajar mengajar) tetapi keluar hasilnya alias ijazah sarjana palsu.

Baca Juga: Kampus Abal-abal Tumbuh Bak Jamur, Sosiolog UI: Ada Perguruan Tinggi yang Nakal

PLT Dirjen Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nizam mengatakan saat ini ada 9,8 juta mahasiswa di Indonesia yang perlu dijaga kualitas dan hasilnya agar dapat masuk ke dalam dunia kerja dengan kompetensi, daya saing, dan produktivitas yang tinggi.

"Itu terpaksa ditutup karena perguruan tinggi tersebut, misalnya ada yang jual beli ijazah, tidak ada prosesnya tetapi keluar hasilnya. Seperti itu harus kami tutup demi menjaga kualitas pendidikan tinggi," kata Nizam di sarasehan bersama Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) dilansir dari Antara pada Jumat, 26 Mei 2023 dan dikutip Rajawalinews.id 3 Junii 2023.

Baca Juga: Info Penting! Jurus Jitu Memilih Kampus Perguruan Tinggi yang Tepat Bagi Mahasiswa Baru

Sebagaimana diketahui, Kementerian Pendidikan telah menutup 17 perguruan tinggi sejak Januari hingga Maret 2023.

"Setiap tahun kita melahirkan 1,7 juta sarjana dan diploma, angkatan kerja kita juga bertambah 3,5 juta, dan setengahnya itu lulusan perguruan tinggi, jadi kualitasnya harus dijaga. Kalau hanya mengandalkan sarjana dan akses ke perguruan tinggi, tetapi tidak ada kualitas dan tidak relevan maka tak ada gunanya," ujar Nizam.

Nizam juga mengatakan bahwa saat ini anggaran negara untuk pendidikan tinggi masih belum bisa menutupi kebutuhan, sehingga masih perlu gotong royong dari masyarakat maupun lembaga lain.

Baca Juga: Miris! 2 Kampus Kesehatan Terlibat Jual Beli Ijazah, Bayangkan Saat Tangani Pasien

Tak hanya itu, Nizam juga menekankan pentingnya kesadaran masyarakat untuk berinvestasi di bidang pendidikan melalui kesadaran untuk membayar pajak.

"Pendidikan dasar memang kita sediakan sepenuhnya, karena itu wajib dan konstitusional. Pemerintah wajib hadir penuh, tetapi di atas itu (pendidikan tinggi) kita masih gotong royong, masyarakat yang mampu membayar sesuai kemampuan, ya, silakan melanjutkan.

Baca Juga: Ini 5 Kampus di Pusat Ibu Kota Jakarta yang Tak Direkomendasikan Untuk Kuliah